Salah urus sektor tambang yang sudah berlangsung lama, hasilnya kini nampak kepermukaan. Bukan satu daerah saja namun diseluruh daerah Indonesia sektor ini menuai masalah. Mulai dari carut marut perizinan hingga bencana tambang saat pergantian musim.
Demonstrasi atau aksi penolakan pertambangan adalah salah satu indikator melihatnya. Maraknya aksi diberbagai daerah menghiasi berita media baik cetak maupun elektronik. Sepanjang bulan Januari 2012 ini saja ada 25 aksi massa kasus pertambangan diseluruh Indonesia. Sebagian besar menuntut penutupan tambang, dan sebagian lagi karena kasus lain.
Tragedi Pelabuhan Sape Bima NTB dengan tiga korban tewas menutup tahun 2011. Disusul kemudian aksi bergelombang di mana-mana. Puncaknya aksi 12 Januari 2012 Pemulihan Hak Rakyat. Aksi yang digelar oleh sedikitnya 77 organisasi ini berlangsung di Jakarta dan 27 provinsi.
Boleh dikatakan belum ada langkah konkrit pemerintah untuk memecahkan persoalan dasar sektor pertambangan. Melalui DPR-RI akan dibentuk panitia khusus (pansus) reforma agraria. ESDM sendiri asik mahsuk dengan penertiban izin usaha pertambangan. Masih butuh waktu hingga akhir tahun 2012 untuk menyelesaikannya, kata Sihite.
Persoalan dasar sektor pertambangan berebut tempat dengan kisruh kemewahan ruang bangar DPR-RI. Pejabat negara pun latah turun ke lokasi lokasi tambang, untuk turut menunjukan keprihatinannya. Lembaga keagamaan juga tak ikut ketinggalan, hingga lahir fatwa haram penambangan yang merusak lingkungan.
Beberapa wakil rakyat melontarkan gagasan ekstrim untuk membentuk pansus mafia tambang. Alasan hampir senada, intinya negera telah dirugikan banyak dari sektor ini. Tidak ketinggalan tingkat kabupaten pansus tambang juga dibentuk. Bombana misalnya, guna mengusut berbagai dugaan pelanggaran aktifitas perusahaan tambang di Pulau Kabaena, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Ketua Pansus Tambang, Ahmad Yani, mengaku, pihaknya akan bertugas melacak persoalan izin-izin pertambangan yang ada di wilayah Kabaena. (Kendari Ekspress 20/1).
Di Samarinda, pansus bahkan lahir lebih dahulu sejak pertengahan tahun 2011. Warga Samarinda mungkin masih ingat dengan panitia khusus (Pansus) tambang DPRD Kota Samarinda. Pansus beranggotakan 8 wakil rakyat dari fraksi dan komisi berbeda ini muncul sekitar pertengahan 2011 lalu. Kala itu, kondisi pertambangan di kota ini banyak dikeluhkan masyarakat. Mulai banjir, jalan rusak, hingga memunculkan aksi demonstrasi di mana-mana. Sebagai solusi, DPRD Samarinda membentuk pansus dimaksud dengan diketuai Joha Fajal, anggota Komisi I. Pansus tersebut diberi waktu tiga bulan. Tugasnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan di Samarinda. Setelah itu diikuti dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai solusi untuk mengawasi kegiatan pertambangan di kota ini.
Namun hingga berakhirnya masa kerja pada Setember 2011 lalu, belum juga ada tanda-tanda akan menerbitkan atau membahas raperda dimaksud. Bahkan hingga awal 2012 ini pun perda tambang inisiatif DPRD yang sangat ditunggu-tunggu itu kian tak jelas kabarnya(Samarinda Pos 20/1).
Diakui atau tidak, panen persoalan sektor pertambangan yang membuat panas bangku SBY. Walau demikian presiden hanya mampu sebatas menghimbau keberbagai pihak atau sekedar sindiran kecil. Saat rakor pembangunan dengan seluruh kepala daerah di Jakarta, Kamis, 19/1, red) kalau mau pilkada izin-izin pertambangan bertaburan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Polri agar menghentikan segala bentuk kekerasan dalam menghadapi massa yang melakukan unjuk rasa. (Suara Merdeka, 27 Desember 2011).
Akankah himbauan dan sindiran menuntaskan akar permasalahan sektor tambang?. Rasanya sulit meng-iyakan, apalagi praktik korupsi dan kalau kita lihat drama kemewasan wakil rakyat di DPR. Urusan kakus dan kemewahan ruang kerja yang menyedot miliaran uang rakyat. Atau Indonesia dan rakyatnya butuh revolusi untuk keselamatan dan generasi depan. Revolusi peradaban demi Indonesi lebih beradab.
