Bentang Alam

Siaran Pers, Aliansi Manado – 11 Mei 2009, www.jatam.org/aliansi-manado

Tolak Intimidasi Aparat, Aliansi Manado Umumkan
Zona Kebebasan & Demokrasi

Hari ini, Konferensi Kelautan Dunia - WOC-CTI , 11-15 Mei 2009, dibuka.
Aliansi Manado meragukan forum internasional ini menghasilkan keputusan
yang melindungi hak-hak nelayan tradisional dan keselamatan laut. Oleh
karenanya, Aliansi Manado bersama ratusan nelayan menggelar zona Kebebasan
dan Demokrasi di pantai Malalayang. Mereka memperingatkan dan mendesak
WOC-CTI tidak menghasilkan keputusan yang menggusur nelayan dan
menenggelamkan keadilan iklim.
Hingga Senin (11/05), Aliansi Manado belum mendapatkan ijin menggelar
pertemuan Forum Keadilan Kelautan dan Perikanan (FPPK) di Manado Square.
Dua hari sebelumnya, Aparat pemerintah dan keamanan terus mengawasi dan
mengintimidasi kegiatan Aliansi Manado. Oleh karenanya, hari ini Aliansi
Manado mengumumkan Zona kebebasan dan Demokrasi di pantai Malalayang
Manado.
Zona kebebasan dan Demokrasi ini akan menjadi ruang nelayan dan para
pendukungnya menyampaikan pendapat dan mengingatkan forum WOC-CTI. Sejak
lama, Aliansi Manado mengingatkan agenda WOC-CTI alpa membicarakan
masalah-masalah mendasar nelayan, kelautan dan perikanan.

“Salah satu masalah mendasar kelautan yang tak dibicarakan adalah
komersialisasi kawasan konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi laut
telah mengerutkan wilayah kelola nelayan dan melahirkan konflik dibanyak
tempat. Penambahan kawasan konservasi masal yang mengejar kuantitas bukan
jawabannya’, ujar Berry Nahdian Furqon, direktur eksekutif nasional WALHI.

Indonesia berkomitmen menetapkan 20 juta kawasan konservasi pada 2010.
Penetapan kawasan konservasi yang mengejar kuantitas akan menambah konflik
nelayan dengan kawasan konservasi. Ini telah terjadi di Taman Nasional
Komodo Nusa Tenggara Timur, TN Taka Bonerate Sulawesi Selatan, TN Togean
Sulawesi Tengah, TN Bunaken Sulawesi Utara dan TN Wakatobi Sulawesi
Tenggara.

“Hal yang patut diwaspadai adalah pertemuan-pertemuan bilateral antar
negara dalam WOC-CTI. Indonesia akan menggelar pertemuan bilateral dengan
Jerman dan juga Amerika Serikat. Indonesia harus mendesak dua negara
tersebut menghentikan dukungan terhadap industri ekstraktif yang membuang
limbahnya dan merusak laut di Indonesia. Negara-negara industri harus
segera menghentikan pembuangan limbah tambang ke laut Asia pasifik”,
ungkap Siti Maemunah, koordinator nasional JATAM.

Lembaga pendana Jerman, Kfw adalah salah satu pendukung utama pendanaan
tambang PT Newmont Nusa Tenggara - milik Amerika Serikat yang membuang
limbah tailingnya 120 ribu ton perhari ke teluk Senunu Sumbawa. Nelayan
Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, mengeluhkan menurunnya hasil tangkapan
ikan dan cumi, sejak Newmont membuang limbahnya ke laut.

WOC-CTI harusnya menjawab krisis kelautan dan perikanan negara-negara yang
sebagian besar rakyatnya bergantung pada laut dan pesisir, yang akan
mendapat imbas paling besar dampak perubahan iklim.

“Bersama zona Kebebasan dan Demokrasi, Aliansi Manado mendesak pemerintah
Indonesia untuk mengajak dan memimpin masyarakat dunia menghentikan
praktek-praktek kejahatan perikanan, pencemaran laut dan pentingnya
memenuhi hak-hak tradisional nelayan. Dengan demikian, upaya negosiasi
untuk menghadapi dampak perubahan iklim bisa diharapkan mengarah pada
upaya keadilan iklim,” ujar Riza Damanik dari Kiara.

Aliansi Manado, www.jatam.org/aliansi-manado
WALHI/ FoE, JATAM, KIARA, Perkumpulan KELOLA, YSN, AMMALTA, Institut Hijau
Indonesia, KPNNI, SINAR, PKP2M, SEAFish, COMMIT, KAU, ICSF

Kontak media Luluk uliyah 08159480246
Powered by Bentang Alam